Undang-Undang Hak Cipta Baru Eropa; Mungkin Buruk Untuk MEME

Kita akan melihat meme lebih sedikit via online, terutama jika tinggal di Uni Eropa. Pada hari Selasa, Parlemen Eropa mengeluarkan arahan untuk merombak undang-undang hak cipta di Uni Eropa dan memberikan tekanan lebih pada orang-orang, seperti: Google, Facebook, dan Instagram untuk menjaga materi berhak cipta seperti foto dan video dari platform mereka. Sekarang terserah masing-masing negara anggota untuk menulis undang-undang berdasarkan arahan.

Undang-undang hanya akan berlaku di UE, tetapi ada kemungkinan menyebar secara global, seperti halnya beberapa perusahaan, termasuk Microsoft, mengatakan mereka menerapkan peraturan privasi UE di luar Eropa.

Bagian paling kontroversial dari arahan hak cipta membuat platform seperti Google dan Facebook bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dalam materi yang diposting oleh pengguna mereka. Sebuah salinan dari direktif diterbitkan oleh anggota Parlemen Eropa: Julia Reda, mengatakan perusahaan harus mengikuti praktek terbaik industri untuk mencegah upload materi berhak cipta.

Arahan juga akan mengharuskan situs membayar penerbit biaya lisensi untuk menampilkan kutipan dari berita, dengan pengecualian kata-kata individual atau ekstrak yang sangat singkat. Ini telah dideskripsikan sebagai pajak tautan, meskipun hyperlink secara eksplisit dikecualikan dari aturan. Namun, kata-kata yang digunakan dalam tautan mungkin akan dibahas.

Para kritikus mengatakan aturan baru ini akan secara efektif memaksa perusahaan untuk memasang filter yang menyaring konten berhak cipta. Arahan tidak secara eksplisit mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi teknologi penyaringan otomatis, tetapi para kritikus berpendapat bahwa bahasanya merupakan persyaratan de facto untuk filter.

YouTube sudah melakukan ini dengan memungkinkan perusahaan rekaman dan pemegang hak cipta lainnya mengunggah konten yang diperiksa perusahaan untuk memutuskan apakah akan memblokir konten atau memberikan biaya lisensi kepada pemegang hak cipta. Kekhawatirannya adalah bahwa perusahaan lain harus menerapkan teknik serupa untuk semua jenis konten, termasuk teks dan gambar foto. Para kritikus khawatir bahwa konten yang sah, termasuk sindiran, yang dikecualikan dari arahan, akan diblokir karena filter tidak akan dapat membedakan antara foto yang dilindungi hak cipta yang digunakan untuk sindiran dan yang melanggar. Google mengklaim tahun lalu telah menghabiskan $ 100 juta untuk sistem pengembangan YouTube, karena memiliki bug yang secara tidak sengaja memblokir konten yang tidak melanggar. Pemegang hak cipta juga telah menggunakan klaim yang meragukan untuk mengambil konten dari situs.

"Dalam upaya yang salah arah untuk menyeimbangkan kembali ekosistem online, Uni Eropa telah membuat Internet Terbuka menjadi tidak pasti", kata Gus Rossi (Direktur Kebijakan Global Kelompok Advokasi Public Knowledge), dalam pernyataannya. "Tidak ada yang tahu persis bagaimana mematuhi arahan. Masalahnya diperparah oleh kenyataan bahwa 27 negara anggota akan memiliki implementasi nasional yang berbeda dari hukum Eropa yang sama, masing-masing cenderung mendukung kepentingan nasional dan industri mereka sendiri".

Arahan ini bisa jadi upaya lain pemerintah Eropa untuk membuat raksasa teknologi AS lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah mengeluarkan peraturan privasi data, memberlakukan denda antitrust pada Google, dan memerintahkan Apple untuk membayar $ 14,5 miliar sebagai pajak balik. Aturan-aturan itu mungkin telah mengambil uang dari raksasa teknologi, tetapi tidak harus memasukkan uang ke kantong perusahaan-perusahaan UE. Melalui persyaratan lisensi, arahan hak cipta mencoba melakukan hal itu.

Seorang juru bicara Google mengatakan bahwa, "versi yang disetujui oleh Parlemen adalah baik, tetapi masih akan mengarah pada ketidakpastian hukum yang akan merugikan ekonomi kreatif dan digital di Eropa". Ia menambahkan akan bekerja sama dengan pembuat kebijakan, penerbit, dan hak-hak pemegang sebagaimana negara Uni Eropa menerapkan aturan.

Tahun lalu, anggota Parlemen Eropa Axel Voss (dari Christian Democratic Union of Germany), mengatakan bahwa meskipun undang-undang itu tidak sempurna, itu akan mempersulit perusahaan teknologi besar untuk mendapat untung dari iklan dengan bahan yang melanggar hak cipta orang lain.

Industri penerbitan, yang melobi untuk arahan, menyetujui keputusan tersebut. "Ini adalah suara yang menentang pencurian konten," kata Xavier Bouckaert (Presiden Asosiasi Media Majalah Eropa), dalam sebuah pernyataannya. "Para kreator sekarang akan memiliki hak untuk menetapkan syarat dan ketentuan bagi orang lain dalam menggunakan kembali konten mereka secara komersial, karena ini adil dan sesuai".

Post Terkait:

Open Comments Close Comments

This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalise ads and to analyse traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies. Learn more